Kejati Didesak Tindaklanjut Dugaan Penyelewengan Dana untuk Kombatan Rp 650 Miliar

Kejati Didesak Tindaklanjut Dugaan Penyelewengan Dana untuk Kombatan Rp 650 Miliar
Serambinews.com

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Kadiv Advokasi Korupsi GeRak Aceh Hayatuddin Tanjung mendesak kejaksaan untuk menindaklanjuti dugaan penyelewengan dana Rp 650 miliar yang sejatinya diperuntukan untuk peningkatan kesejahteraan mantan kombatan GAM pada 2013 lalu.

“Pernyataan calon Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam debat kandidat malam tadi harus ditanggapi serius. Pasalnya dana bantuan yang disampaikan oleh Zaini Abdullah tidak sedikit jumlahnya,” kata Hayatuddin dalam siaran persnya yang diterima BERITAKINI.CO, Kamis (12/1/2017).

Menurut Hayat, Zaini bahkan berani mengatakan kalau dana tersebut tidak diketahui rimbanya.

“Beliau mengatakan dana tersebut dipegang oleh orang-orang yang tidak amanah, sehingga tidak jelas keberadaanya,” kata Hayat.

Menurut Hayat, berdasarkan hasil investigasi dan dokumen yang didapatkan GeRAK Aceh terkait dana Rp 650 miliar itu, memang mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana korupsi. 

Hasil temuan GeRAK misalnya, untuk pengadaan kapal boat 40 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh diduga tak terealisasi sesuai dengan spesifikasi sehingga tak bisa digunakan oleh kelompok penerima manfaat. Padahal untuk satu unit kapal menghabiskan dana Rp 2,4 miliar.

Misalnya di Kabupaten Aceh Barat, kapal boat bantuan tersebut sudah tenggelam di pinggir pantai dan tidak bisa digunakan lagi. Di Banda Aceh penerima bantuan malah merehap kembali boat bantuan tersebut mencapai ratusan juta. “Dalam kasus pengadaan boat, GeRAK Aceh juga telah melaporkan kasus tersebut ke KPK tahun 2014,” katanya.

Kemudian, kata Hayat, pada Dinas Kesehatan Hewan dan peternakan Aceh, untuk pengadaan Ayam Petelur, penggemukan sapi dan pembuatan pabrik pakan ayam diduga adanya potensi korupsi. Untuk pengadaan ayam petelur yang dibeli hanya sebanyak 2.500 ekor dari yang seharusnya dibelanjakan mencapai 100.000 ekor.

“Pabrik ayam petelur itu juga tak lagi beroperasi karena pengelola tak sanggup memenuhi kebutuhan pakan ternak,” katanya.

Itulah sebabnya, Kejati Aceh wajib segera menindaklanjuti dugaan korupsi bantuan untuk kesejahteraan eks kombatan GAM sebesar Rp 650 miliar itu.

“Apalagi pernyataan yang disampaikan gubernur Aceh non aktif itu di depan publik. Artinya ada sesuatu yang terjadi terkait dana bantuan itu. Kami juga mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti dugaan korupsi dana Rp 650 miliar yang sudah dilaporkan GeRAK Aceh,” katanya.(*)

Penulis
Rubrik

Komentar

Loading...